JAKARTA– Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menjadi sorotan. Sejumlah persoalan terkait kepemimpinan, tata kelola organisasi, hingga pelaksanaan keputusan partai di bawah kepemimpinan Mardiono mendapat kritik dari Rismanto Tari, Ketua DPC PPP Taliabu periode 2021–2026 sekaligus peserta aktif Muktamar X PPP.Rismanto menilai, selama periode 2024 hingga 2026 terdapat sejumlah kebijakan dan tindakan yang menurutnya tidak sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Ia bahkan menilai persoalan tersebut telah berdampak terhadap kehormatan dan citra partai di hadapan publik.Dalam keterangannya, Rismanto mengungkapkan bahwa persoalan tersebut bermula sejak Mardiono menjabat sebagai Plt. Ketua Umum PPP periode 2020–2025.Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah kegagalan PPP memperoleh kursi di DPR RI atau tidak lolos ke Senayan pada Pemilu 2024. Menurut Rismanto, seharusnya terdapat evaluasi dan pertanggungjawaban kepemimpinan atas hasil tersebut. Ia juga mengkritik sikap yang dinilainya justru membebankan kegagalan kepada para calon anggota legislatif.Selain itu, Rismanto mempersoalkan pemberhentian Sandiaga Uno dari jabatan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasional PPP. Ia menilai proses pemberhentian tersebut tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam AD/ART partai.Persoalan lain yang disampaikan adalah dugaan pengabaian terhadap empat putusan Mahkamah Partai terkait pembatalan pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPW PPP di empat provinsi, yakni Bali, Kalimantan Selatan, Riau, dan Kepulauan Riau.Rismanto juga menyinggung persoalan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PPP Prabumulih. Menurutnya, persoalan tersebut telah melalui proses di Mahkamah Partai hingga Mahkamah Agung, namun pelaksanaan putusan yang dimaksud masih menjadi persoalan internal.Tak hanya itu, ia turut mempersoalkan tidak adanya laporan pertanggungjawaban Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum dalam Muktamar X PPP. Rismanto juga mempertanyakan klaim kepemimpinan sebagai Ketua Umum setelah pelaksanaan Muktamar X, yang menurut penilaiannya tidak sesuai dengan hasil dan mekanisme forum tersebut.
Soroti Persoalan Pasca-Muktamar X PPP Kritik Rismanto berlanjut pada dinamika organisasi setelah Muktamar X PPP pada 2026.Ia menyoroti belum dilakukannya penyempurnaan AD/ART hasil Muktamar X untuk didaftarkan kembali kepada Kementerian Hukum. Selain itu, ia mempersoalkan komposisi kepengurusan DPP PPP yang menurut keterangannya hanya berjumlah enam orang dalam kurun waktu lebih dari satu tahun.
Menurut Rismanto, kondisi tersebut perlu dievaluasi karena berkaitan dengan tata kelola organisasi dan pemenuhan ketentuan internal partai maupun peraturan perundang-undangan.Ia juga menyampaikan keberatan atas pemberhentian sejumlah pengurus DPW dan DPC yang disebut mencapai ratusan orang, serta pemecatan puluhan anggota partai dan anggota DPRD dari PPP.Rismanto menilai tindakan tersebut bertentangan dengan semangat rekonsiliasi yang sebelumnya telah dibangun di internal partai.Sorotan berikutnya menyangkut pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PPP.
Rismanto menilai proses tersebut dilakukan secara sepihak melalui forum Rakornas yang menurutnya tidak memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam AD/ART PPP. Minta Ada Evaluasi dan Penegakan Aturan Partai Atas berbagai persoalan tersebut, Rismanto Tari mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan tata kelola organisasi PPP. Ia bahkan berpandangan bahwa apabila dugaan pelanggaran AD/ART dan ketentuan perundang-undangan tersebut terbukti melalui mekanisme organisasi yang sah, maka perlu dipertimbangkan pemberian sanksi tegas, termasuk pencabutan status keanggotaan partai.Menurutnya, partai politik harus dijalankan berdasarkan aturan, bukan atas kehendak atau kepentingan individu maupun kelompok tertentu.
Rismanto juga menilai konflik berkepanjangan di tubuh PPP berpotensi merugikan partai secara kelembagaan. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat, khususnya umat Islam dan para pemilih PPP di berbagai daerah.”Persoalan internal partai seharusnya diselesaikan berdasarkan AD/ART dan mekanisme organisasi yang berlaku. Jangan sampai konflik kepemimpinan justru mengorbankan kehormatan dan masa depan PPP,” demikian pokok sikap yang disampaikan Rismanto.Ia berharap seluruh kader dan pengurus PPP di berbagai tingkatan tetap mengedepankan aturan organisasi, menjaga persatuan, serta mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Rismanto Tari Ketua DPC PPP Taliabu Periode 2021–2026 Peserta Aktif Muktamar X PPP.
