Jurnal Squad.com
31 Oktober 2026
Blora,– Aliansi organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kabupaten Blora menggelar rapat koordinasi bersama pengelola MCN dan Koperasi BME. Pertemuan tersebut dihadiri langsung Bupati Blora, Arief Rohman, untuk membahas pengelolaan sumur minyak rakyat, transparansi perdagangan minyak, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dukungan terhadap investasi di Kabupaten Blora. Rapat koordinasi berlangsung di Rumah Makan Kalkun, Desa Sambongrejo, Kecamatan Tunjungan, Sabtu (31/10/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Blora Arief Rohman didampingi Asisten II Dasiran, Ketua Harian Squad Nusantara DPC Blora Hendrik Supriyanto,Ketua Lsm Harimau Sugeng,Ketua Lindu Aji Keluk, perwakilan Grib Jaya melalui Kabid OKK Jarot, perwakilan Pemuda Pancasila melalui Bendahara Agung, Ketua Koperasi BME Sutrisno yang akrab disapa Mbah Tris, serta Pimpinan MCN Blora Roni Mey Yudha.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan pentingnya peningkatan lifting minyak agar pengelolaan sumur rakyat dapat memberikan dampak terhadap kemajuan daerah.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada aliansi ormas dan LSM Blora atas berbagai masukan terkait kontribusi pengelolaan sumur minyak terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Blora berencana kembali mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas hasil kesepakatan dan tindak lanjut pertemuan tersebut.
Sementara itu, Ketua LSM Harimau, Sugeng, mempertanyakan adanya penarikan dana awal untuk kegiatan pengeboran sumur baru. Ia meminta penjelasan secara terbuka mengenai aliran dana tersebut, termasuk peruntukan dan mekanisme penggunaannya.
Menanggapi hal itu, Asisten II Setda Blora, Dasiran, menyoroti kontribusi pengelolaan sumur minyak rakyat terhadap daerah. Menurutnya, aktivitas ekonomi dari sumur minyak di Blora jangan sampai hanya memberikan manfaat kepada pihak di luar daerah, sementara kontribusi terhadap Blora belum jelas.
Dasiran juga meminta Koperasi BME menjelaskan kontribusi yang telah diberikan kepada daerah. Ia membuka ruang pembahasan mengenai kemungkinan pemberian hibah untuk PAD Kabupaten Blora oleh MCN maupun BME, dengan menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dan kesepakatan bersama, bukan ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh Pemkab Blora.
Dari pihak Koperasi BME, Sutrisno menyampaikan apresiasi atas terbentuknya aliansi lima ormas dan LSM yang bersatu untuk mengawal persoalan pengelolaan sumur minyak rakyat. Pihaknya juga menyatakan persetujuan terhadap upaya transparansi tersebut.
Dalam kesempatan itu, pihak BME turut menyampaikan bahwa tidak ada kegiatan pengeboran baru sesuai ketentuan Permen Nomor 14.tahun 2025
Perwakilan Grib Jaya juga meminta penjelasan mengenai mekanisme penentuan harga minyak. Menanggapi pertanyaan tersebut, disampaikan bahwa harga minyak mengacu pada harga minyak dunia.
Hendrik Supriyanto Soroti Transparansi Pengelolaan dan CSR
Ketua Harian Squad Nusantara DPC Blora, Hendrik Supriyanto, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa Squad Nusantara mendukung langkah aliansi lima ormas dan LSM dalam mengawal pengelolaan sumur minyak rakyat, khususnya di wilayah Plantungan dan Soko.
Menurut Hendrik, transparansi menjadi hal penting, terutama menyangkut proses trading atau perdagangan minyak, pemasaran, hingga kontribusi berupa retribusi maupun pajak yang diterima Kabupaten Blora.
“Yang pertama, kami dari Squad Nusantara mendukung aliansi lima ormas untuk mengawal transparansi pengelolaan sumur rakyat, baik dalam proses trading, pemasaran, maupun kontribusi retribusi dan pajak yang masuk ke Kabupaten Blora. Ini perlu kita pertanyakan bersama agar semuanya jelas,” ungkap Hendrik.
Selain itu, Hendrik juga menyoroti persoalan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk keterbukaan mengenai bentuk dan mekanisme penyalurannya kepada masyarakat, ormas, maupun media.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak sedang mempermasalahkan besaran nominal CSR, melainkan meminta agar pihak MCN dan BME terbuka mengenai program CSR serta mekanisme pengelolaan sumur minyak rakyat.
Hendrik juga mempertanyakan legalitas kegiatan pengeboran atau drilling. Menurutnya, apabila perusahaan hanya menjalankan fungsi trading untuk menyetorkan minyak kepada Pertamina, maka perlu ada kejelasan mengenai pihak yang memiliki kewenangan dan perizinan dalam kegiatan pengeboran.
“Kita perlu mengetahui secara jelas, apakah ada izin pengeboran baru atau tidak. Kalau memang perusahaan hanya bergerak di bidang trading untuk menyetorkan minyak ke Pertamina, tentu persoalan pengeboran bukan menjadi ranahnya. Karena itu, aspek perizinan harus terbuka dan jelas,” tegasnya.
Dorong Perda RTRW untuk Kepastian Investasi
Selain persoalan sumur minyak rakyat, Hendrik juga menyampaikan dukungan Squad Nusantara terhadap masuknya investasi ke Kabupaten Blora.
Namun, menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi dan kepastian tata ruang agar investor dari luar daerah mendapatkan kenyamanan serta kepastian hukum dalam menjalankan usaha.
Ia mendorong Pemkab Blora bersama DPRD untuk segera mendorong pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya terkait kepastian kawasan industri dan kawasan pertambangan.
“Kami mendukung investasi masuk ke Kabupaten Blora. Tetapi pemerintah daerah juga harus menyiapkan aturan yang memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor, terutama terkait kawasan pertambangan dan kawasan industri,” ujarnya.
Hendrik juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, dinas terkait, serta stakeholder tata ruang dan PUPR, untuk bersama-sama menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat membutuhkan usulan dari daerah sebagai bagian dari proses penataan kawasan.
Ia berharap perencanaan kawasan industri dan pertambangan di Kabupaten Blora dapat segera dipersiapkan, sehingga pada 2027 sudah ada kejelasan arah pengembangannya.
Pertemuan koordinasi tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi terbuka antara pemerintah daerah, pengelola sumur minyak rakyat, serta elemen masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan potensi minyak di Blora tidak hanya berjalan secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
